JURNAL PEMALANG – Tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2027 resmi bergulir. Hal ini ditandai dengan penyerahan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkholes, kepada Ketua DPRD Pemalang, Martono.
Penyerahan draf yang dirancang sebagai fondasi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 ini dilangsungkan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Pemalang pada Jumat (11/9/2026).
Dalam struktur draf tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang memproyeksikan pendapatan daerah pada tahun 2027 mencapai Rp2,638 triliun.
Target ini akan ditopang oleh dana transfer yang mendominasi sebesar Rp2,098 triliun, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditaksir mencapai Rp540,08 miliar.
Sementara itu, alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,532 triliun. Postur anggaran belanja ini dirinci untuk belanja operasi senilai Rp2,004 triliun, belanja transfer Rp418,38 miliar, belanja modal Rp102,01 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp7,5 miliar. Adapun untuk pos pengeluaran pembiayaan dipatok pada angka Rp105,627 miliar.
Menyikapi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, Plt Bupati Nurkholes menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran 2027 wajib difokuskan pada program yang dampaknya langsung dirasakan warga.
Sektor-sektor prioritas yang menjadi bidikan Pemkab Pemalang meliputi industrialisasi pertanian dan perikanan, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pariwisata terintegrasi, hingga program penanganan kemiskinan. Kebijakan ini sekaligus dirancang untuk menunjang status Pemalang sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Tengah.
Fokus pada sektor riil tersebut juga dibarengi dengan komitmen pembenahan akses fisik.
“Pembangunan serta pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi menjadi prioritas utama untuk mendukung kelancaran distribusi barang. Ini penting demi menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing daerah,” ujar Nurkholes.
Rapat Paripurna penyerahan dokumen keuangan daerah yang merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 2019 ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang, Bagus Sutopo, beserta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembahasan lanjutan diharapkan berjalan intensif dan tepat waktu guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.*
