Plt Bupati Pemalang Tegaskan Keberhasilan Program MBG Diukur dari Gizi dan Keamanan Pangan

oleh -5 Dilihat
oleh
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang Nurkholes.(Foto: ist)

JURNAL PEMALANG — Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang Nurkholes menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terletak pada kualitas gizi, keamanan pangan, dan ketepatan distribusi, bukan semata banyaknya porsi yang disalurkan.

Penegasan tersebut disampaikan Nurkholes saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG Kabupaten Pemalang di Aula Avicenna Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Kamis (19/11/2026).

“Keberhasilan MBG tidak diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan atau jumlah penerima yang dilayani. Berhasil itu kalau makanannya bergizi, aman, tepat waktu, dan benar-benar bermanfaat bagi kesehatan,” tegas Nurkholes.

Baca Juga :  Peringati HKN ke-62, Plt Bupati Pemalang Tekankan Layanan Kesehatan Mudah dan Murah

Rapat koordinasi ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan optimal sesuai standar.

Menurut Nurkholes, MBG merupakan program strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan makanan semata, melainkan menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas.

Guna menjaga mutu layanan, pengawasan keamanan pangan serta higiene sanitasi harus menjadi prioritas utama di setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian.

Baca Juga :  Paskibra Kecamatan Belik Resmi Dikukuhkan, Slamet Edy Riyanto: Jalankan Amanah Mulia Ini dengan Penuh Tanggung Jawab

Pemantauan rutin terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga ditekankan untuk memastikan seluruh makanan yang disajikan aman dikonsumsi.

Nurkholes menggarisbawahi pentingnya kolaborasi berbagai unsur terkait, meliputi Satgas MBG, pemerintah kecamatan, puskesmas, hingga Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN), agar setiap persoalan teknis di lapangan dapat direspons secara cepat dan tepat.

Selain pengawasan preventif, seluruh pihak terkait diminta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menangani potensi dugaan keracunan pangan maupun gangguan kesehatan pada penerima manfaat.

Baca Juga :  Perubahan APBD Pemalang 2026 Disusun untuk Perkuat Pelayanan kepada Masyarakat

Setiap temuan kendala di lapangan, lanjutnya, harus dijadikan bahan evaluasi dan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.*