JURNAL PEMALANG — Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai rentetan dinamika politik, mulai dari sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Gibran Rakabuming Raka hingga campur tangan di luar sistem pemerintahan, telah membongkar praktik politik bayangan (shadow politics) oleh mantan Presiden Joko Widodo. Praktik tersebut dinilai memicu kemunduran demokrasi (democratic backsliding) di Indonesia.
Menurut Didik, persoalan ini menunjukkan bagaimana pengaruh politik seorang mantan presiden tetap bekerja di luar sistem formal. Ia menyebut manuver ini sempat menciptakan dualisme kekuasaan pada masa pemerintahan saat ini, di mana kekuasaan legal-formal bersanding dengan pengaruh informal dari luar.
“Pemerintahan sekarang juga tidak luput dari praktek shadow politics Jokowi sehingga selama dua tahun terakhir ini terjadi dualisme kekuasaan, yang satu legal dan formal dan yang satu lagi lewat makhluk halus dari luar,” ujar Didik di Jakarta, sebagai mana dalam press release yang dikirim ke JURNAL PEMALANG pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Meski demikian, Didik mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini melakukan reshuffle atau perombakan susunan kabinet dan pejabat negara. Menurutnya, langkah tersebut menjadi momentum krusial untuk mengakhiri bayang-bayang kekuasaan Jokowi.
“Jadi sudah benar presiden Prabowo melenyapkan shadow politics Jokowi dan menghilangkan keraguan masyarakat akan adanya dualisme kekuasaan. Kini kekuasaan yang formal tidak lagi menjadi bayang-bayang kekuasaan Jokowi,” tegasnya.
Lebih lanjut, cendekiawan ini menyoroti pelemahan demokrasi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Ia mencontohkan perubahan aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden oleh MK yang meloloskan Gibran sebagai contoh nyata kemunduran demokrasi, di mana hukum disesuaikan demi kepentingan politik jangka pendek.
Bahkan, Didik mengingatkan bahwa upaya melanggengkan kekuasaan telah dicoba sebelumnya. “Upaya untuk mengubah konstitusi menjadi 3 periode juga pernah dilakukan secara masif, tetapi gagal karena Ketua Umum partai berkuasa Megawati menghalanginya,” ungkapnya.
Personalisasi politik, lanjut Didik, sangat membahayakan masa depan institusi negara. Jika seorang mantan penguasa tetap bisa cawe-cawe memengaruhi sistem formal dari luar, hal itu akan membuat kepercayaan publik merosot dan sistem negara menjadi rapuh.
Sebagai penutup, Didik mendorong kelompok masyarakat sipil, kaum intelektual, dan mahasiswa untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar praktik serupa tidak terulang.
“Praktek seperti ini bisa menjadi preseden, karena itu civil society, kaum intelektual, mahasiswa harus mencegah agar presiden berikutnya tidak meniru perilaku seperti ini. Jika preseden ini terus terjadi, maka jangan harap demokrasi menjadi sehat,” pungkasnya.*
