Ia menekankan, integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan. Prinsip tersebut harus diterapkan sejak proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
“Harapan kami kembali kepada setiap kepala daerah, apakah benar-benar bisa menjaga integritas dan mengoperasionalkan integritas tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Wiyagus.
Menurut dia, tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan. Dengan demikian, masyarakat menjadi pihak yang memperoleh manfaat langsung dari setiap kebijakan dan belanja pemerintah.
“Dengan demikian, kita dapat benar-benar meyakini bahwa tidak ada satu rupiah pun keuangan daerah yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.
Penguatan integritas tersebut menyasar delapan area prioritas, yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik dan perizinan, pengawasan APIP, manajemen aparatur sipil negara, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta penanganan konflik kepentingan, gratifikasi, dan pengaduan.
Pengawasan juga mencakup pengelolaan BUMD dan BLUD, hibah dan bantuan sosial, pokok-pokok pikiran DPRD, bantuan keuangan, proyek strategis daerah, dana desa, sumber daya alam, serta program prioritas nasional di daerah.
Pimpinan KPK, Johanis Tanak, menegaskan, integritas merupakan benteng pertama dalam mencegah penyimpangan dan korupsi. Integritas, menurut dia, tidak hanya terlihat dari tindakan, tetapi harus dimulai dari cara berpikir dan berbicara setiap penyelenggara negara.
“Kata kuncinya ada pada integritas. Apa yang ada dalam pikiran kita diharapkan merupakan pikiran yang baik, sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Johanis.
Ia berharap seluruh anggaran yang dikelola pemerintah daerah, baik oleh eksekutif maupun legislatif, benar-benar diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi penting karena pengelolaan APBD bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
