Sementara itu, Kepala BPKP Setya Nugraha mendorong penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat harus mampu menjadi mata dan telinga kepala daerah sekaligus memberikan peringatan dini ketika terdapat potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“APIP harus benar-benar mampu memberikan early warning dan mencegah korupsi,” katanya.
Ia menegaskan, pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian skor, kelengkapan dokumen, jumlah rapat, maupun besarnya serapan anggaran.
Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan seluruh proses pemerintahan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan bukan sekadar berapa banyak anggaran yang terserap, melainkan seberapa besar anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kesejahteraan.
Komitmen penguatan integritas yang ditegaskan dalam rakor tersebut pun bermuara pada satu tujuan: memastikan uang rakyat dikelola secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab sehingga manfaatnya benar-benar kembali kepada rakyat.*
