Green GDP dan Pertumbuhan yang Selektif
Sementara itu, Prof. Bambang Juanda menekankan pentingnya membedakan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan. Menurutnya, pertumbuhan merupakan syarat penting bagi pembangunan, tetapi tidak cukup apabila tidak disertai pemerataan dan keberlanjutan.
“Tapi itu syarat perlu belum cukup gitu kan,” ujar Prof. Bambang. Ia menjelaskan bahwa paradigma GDP-oriented berpotensi mendorong eksploitasi sumber daya alam dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta masyarakat.
Prof. Bambang juga menekankan pentingnya pendekatan green GDP sebagai penyempurnaan terhadap pengukuran ekonomi yang selama ini lebih banyak menggunakan GDP konvensional.
“Makanya yang namanya green GDP itu disesuaikanlah gitu ya masalah depresiasi sumber daya alam kemudian degradasi lingkungan,” katanya. Menurutnya, pengukuran ekonomi perlu mempertimbangkan depresiasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan agar pertumbuhan yang tercatat tidak menutupi biaya ekologis yang harus ditanggung masyarakat.
Ia menegaskan bahwa degrowth juga tidak seharusnya dipahami sebagai gerakan anti-pertumbuhan. Pertumbuhan tetap diperlukan, tetapi harus dipilih berdasarkan dampak sosial dan ekologisnya.
“Jadi kita mendukung tapi jangan sampai ini akhirnya kalau tadi degrowth itu seolah kita khawatirnya disalah pahami kan ini kan seperti anti-growth gitu yah” ujar Prof. Bambang.
Mengembalikan Makna Pasal 33 kepada Ekonomi Rakyat
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyoroti perlunya membaca kembali makna Pasal 33 UUD 1945 agar tidak berhenti pada dikotomi antara negara, swasta, dan koperasi. Ia mengajak generasi muda memahami kembali gagasan ekonomi kerakyatan secara lebih mendalam.
“Kesamaannya yang sebenarnya tersirat dalam buku itu adalah mari kita sama-sama reclaiming kembali makna dari pasal 33,” ujar Bhima.
Bhima juga menyoroti keberadaan berbagai bentuk kolektivisme masyarakat yang tidak selalu berbentuk koperasi formal. Menurutnya, praktik ekonomi masyarakat lokal di berbagai daerah menunjukkan adanya bentuk-bentuk pengelolaan ekonomi yang berkembang dari budaya dan pengalaman masyarakat sendiri.
Ia mencontohkan masyarakat Samin di Kendeng dan berbagai praktik ekonomi masyarakat adat sebagai bentuk pengetahuan ekonomi yang tidak selalu dapat diukur melalui indikator GDP konvensional. Menurut Bhima, budaya, kebahagiaan, lingkungan, dan warisan leluhur juga perlu dipertimbangkan ketika membicarakan kesejahteraan masyarakat.
