Ia menyebut sejumlah pemerintah daerah telah lebih dahulu menjalankan berbagai bentuk kebijakan pendidikan gratis hingga jenjang SMA.
Menurut Didik, dukungan pemerintah pusat terhadap inisiatif daerah dapat memperkuat pelaksanaan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan menengah.
“Jadi, gerakan baru Prabowo untuk pendikan gratis sampai SMA sudah mutlak dijalankan dan menteri Abdul Mu’ti (yang hadir bersama saya dalam pidato tersebut) harus mendeklarasikan wajib belajar 15 tahun,” kata Didik.
Pendidikan Tinggi Menjadi Tantangan Berikutnya
Menurut Didik, tantangan yang lebih besar berada pada jenjang pendidikan tinggi, khususnya bagaimana merancang pembiayaan perguruan tinggi negeri agar akses pendidikan tidak terhambat oleh kemampuan ekonomi calon mahasiswa.
Ia menyoroti kebijakan jalur mandiri pada PTN yang menurutnya berkembang seiring dengan dorongan agar perguruan tinggi mencari sumber pembiayaan sendiri.
Dalam pandangannya, kewenangan yang luas dalam penerimaan mahasiswa dan pembiayaan perlu diikuti dengan pengawasan yang kuat agar tidak membuka ruang penyalahgunaan.
“Dengan adanya korupsi berulang dan adanya gerakan baru Presiden ini, maka jalur mandiri dan praktek komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan,” ujar Didik.
Didik berpandangan bahwa perubahan kebijakan pendidikan tinggi perlu diarahkan pada sistem penerimaan mahasiswa yang tetap berbasis meritokrasi, kemampuan akademik, serta memberikan prioritas kepada mahasiswa dari kelompok ekonomi kurang mampu.
“PTN tidak lagi dibebani tugas komersial mencari anggaran, tetapi menjadi research university utamanya PTN BH., yang sebenarnya sudah banyak yang memiliki endowment fund dari berbagai sumber,” katanya.
Ia juga mengusulkan adanya penataan ukuran dan struktur perguruan tinggi melalui efisiensi dan right sizing.
Menurutnya, pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan operasional yang berbeda sesuai skala dan karakteristik masing-masing PTN.
