JURNAL PEMALANG – Dua tahun berjalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan pekerjaan rumah besar di sektor komunikasi publik.
Para pakar menilai, pendekatan komunikasi pemerintah saat ini masih rapuh, minim empati, dan belum mampu menjadi jembatan dua arah yang efektif antara penguasa dan rakyat.
Catatan kritis tersebut mengemuka dalam forum webinar bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan” yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina, Sabtu (17/10/2026).
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti kegagalan strategi komunikasi pemerintah yang berimbas langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat.
Ia membeberkan fenomena anomali di mana tingkat ketidakpuasan terhadap presiden yang sedang menjabat justru melampaui tingkat kepuasannya.
“Persoalan besarnya adalah dalam 2 tahun, sudah ada tiga pergantian pimpinan Bakom RI dan pergantian nomenklatur, ini membuktikan ada problem besar dalam plan communication Pemerintah,” papar Arya.
Menurutnya, pemerintah belum berhasil merumuskan cara agar komunikasi publik mampu mengerek naik *trust level* masyarakat terhadap eksekutif.
Kritik tajam juga dilontarkan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Prabunindya Revta Revolusi. Ia mengibaratkan masifnya instrumen komunikasi pemerintah saat ini layaknya bangunan mewah yang berdiri di atas fondasi yang salah. Akibatnya, struktur tersebut menjadi sangat rapuh saat menghadapi dinamika publik.
“Untuk memperkuat komunikasi di antaranya perlu ada komunikasi yang empatik dengan masyarakat, dimulai dari mendengar, karena komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi,” tegas Prabu.
Senada dengan hal itu, Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan saluran komunikasi sekadar alat pamer kinerja.
Ia menuntut adanya komunikasi kebijakan yang inklusif dan siap menerima kritik masyarakat sipil secara lapang dada.
“Pemerintah wajib menerangkan alasan di balik setiap keputusan dan siap dimintai pertanggungjawaban. Jadi komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekadar memajang keberhasilan. Komunikasi itu bukan cuma pengumuman satu arah, tapi juga harus mendengar,” lugas Pawestri.
