JURNAL PEMALANG — Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait wacana percepatan Pemilu menuai kritik tajam dari daerah.
Politisi senior Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Pemalang, H.M. Wardoyo, secara terbuka pasang badan menolak narasi spekulatif tersebut.
Wardoyo menegaskan bahwa membandingkan situasi nasional saat ini dengan peristiwa 1998 adalah langkah yang tidak tepat dan berpotensi memecah belah masyarakat.
- Poin Utama: Masyarakat saat ini sedang berfokus pada kebangkitan ekonomi, bukan isu politik 2029.
- Sikap Partai: Kader Gerindra di daerah tegak lurus mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
- Prioritas: Menuntaskan program prorakyat ketimbang meladeni polemik yang tidak produktif.
Wacana percepatan Pemilu yang disuarakan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, memantik reaksi keras dari tingkat tapak.
Di Kabupaten Pemalang, Sekretaris DPC Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD setempat, H.M. Wardoyo melayangkan penolakan menohok atas analogi krisis 1998 yang dibawa-bawa dalam isu tersebut.
Dikenal santun namun lugas, Wardoyo menyebut narasi tersebut berjarak jauh dari realitas kebutuhan masyarakat.
Di saat publik sedang berjuang membangkitkan perekonomian, spekulasi jadwal politik justru dinilai hanya memperkeruh suasana dan mengganggu stabilitas nasional.
Mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi fokus tunggal seluruh kader Gerindra di daerah saat ini.
Bagi Wardoyo, mengabdi pada konstituen di Dapil IV (Bodeh, Comal, Ulujami) jauh lebih mendesak ketimbang terjebak dalam polemik yang tidak memberi nilai tambah bagi kesejahteraan warga.
Langkah tegas politisi senior Pemalang ini menegaskan satu hal: mesin politik Gerindra di daerah solid dan menolak segala narasi yang berpotensi memecah konsentrasi pembangunan nasional.*
