Didik juga menilai upaya Jokowi mempertahankan pengaruh politik selama dua tahun terakhir menghadapi berbagai hambatan. Menurutnya, dinamika politik yang berkembang, termasuk mencuatnya persoalan penyadapan terhadap presiden, turut memperlihatkan kompleksitas hubungan kekuasaan pascapemerintahan Jokowi.
Eksperimen Politik Dinasti dan Kerusakan Demokrasi
Didik berpandangan bahwa penempatan Gibran sebagai wakil presiden merupakan bagian dari eksperimen politik dinasti dan pewarisan pengaruh kekuasaan. Ia menilai praktik tersebut menjadi salah satu persoalan serius dalam demokrasi karena melibatkan kepentingan keluarga penguasa dan berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional.
Menurutnya, berbeda dengan para pendiri bangsa seperti Hatta, Sjahrir, dan Agus Salim yang ditempa melalui perjuangan panjang, Gibran masuk ke dalam lingkaran elite politik tanpa melalui proses pembentukan kepemimpinan yang sebanding.
Didik menilai eksperimen politik tersebut pada akhirnya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Popularitas politik Jokowi yang tinggi tidak serta-merta dapat diwariskan kepada Gibran dalam bentuk kapasitas, pengaruh, dan legitimasi politik yang sama.
Ia juga menyoroti bagaimana Gibran menjadi sasaran kritik atas berbagai kontroversi politik yang berkaitan dengan ayahnya, meskipun tidak selalu terlibat langsung dalam setiap keputusan politik Jokowi.
“Ini risiko politik sangat besar dari Gibran yang lugu, yang tidak hanya ditanggung dirinya sendiri, tetapi juga beban demokrasi Indonesia, yang rusak karena dicabik-cabik dengan cara ilegal seperti ini,” tulis Didik.
Persoalan Etika dan Manipulasi Konstitusi
Lebih jauh, Didik menyoroti perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran.
Menurutnya, peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana kepentingan keluarga penguasa dapat bersinggungan dengan institusi konstitusional negara. Ia menilai demokrasi Indonesia menghadapi persoalan serius ketika prinsip kesetaraan kesempatan, netralitas kekuasaan, dan keadilan dalam kompetisi politik tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.
Didik juga mengkritik penggunaan kekuasaan dan aparat negara yang menurutnya telah merusak prinsip netralitas dalam proses politik. Meskipun Gibran secara formal memperoleh mandat melalui pemilihan umum, Didik menilai proses yang mengantarkannya ke jabatan wakil presiden menyisakan persoalan mendasar dari sisi demokrasi dan etika politik.
Ia menegaskan bahwa kemenangan elektoral tidak otomatis menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan.
“Legitimasi elektoral bisa diperoleh dalam pemilihan umum yang legal tetapi tidak dengan sendirinya menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan,” tulis Didik.
Dalam pandangannya, persoalan etika politik menjadi warisan penting dari eksperimen kekuasaan Jokowi. Keberhasilan dalam pemasaran politik dan membangun popularitas tidak selalu berjalan seiring dengan kedalaman wawasan demokrasi serta kualitas kepemimpinan.
