Didik menilai Gibran kini memasuki arena kekuasaan dengan beban legitimasi politik yang berat, sementara popularitas dan pengaruh politiknya tidak sebesar ayahnya. Situasi tersebut menjadi dilema tersendiri bagi Gibran, yang harus menjalankan jabatan publik di tengah kontroversi mengenai proses politik yang mengantarkannya ke posisi tersebut.
Pada akhirnya, Didik mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya diukur dari kemenangan dalam pemilihan umum. Demokrasi juga membutuhkan etika, kepatuhan terhadap konstitusi, netralitas institusi negara, serta kesetaraan dalam kompetisi politik.
Menurutnya, apa yang terjadi dalam perjalanan politik Gibran dan Jokowi harus menjadi pelajaran penting agar kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan pewarisan politik keluarga dengan mengorbankan kualitas demokrasi dan institusi negara.*
