Pasca-Muktamar, NU Didorong Kembali Fokus pada Modernisasi dan Kemandirian Pesantren

oleh -5 Dilihat
oleh
Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina

“Sebaiknya elit NU dan PKB bersatu dengan solid untuk kepentingan masyarakatnya dengan menghindari politik praktis jangka pendek kepentingan orang per orang dan segelintir kelompok kecil di dalamnya,” katanya.

Prof. Didik berpandangan, dengan basis sosial yang besar dan jaringan akar rumput yang kuat, NU sebenarnya memiliki daya tawar yang besar tanpa harus selalu bergantung pada kekuasaan politik.

Program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, pengembangan sumber daya manusia, hingga pemberdayaan ekonomi, menurutnya, perlu diarahkan secara lebih serius kepada masyarakat nahdliyin. Dengan demikian, agenda pembangunan masyarakat dapat berjalan seiring dengan agenda transformasi NU.

Baca Juga :  Industri Halal Dinilai Jadi Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dari Objek Politik Menjadi Agen Perubahan

Prof. Didik menegaskan bahwa masyarakat NU tidak semestinya terus ditempatkan sebagai objek politik yang hanya dibutuhkan ketika momentum pemilu atau kontestasi kekuasaan berlangsung.

“Tidak bisa lagi massa NU diposisikan sebagai obyek politik praktis untuk mengais suara dan mendukung elit-elitnya yang berkiprah, bergantung dan bergelantungan di kekuasaan. Menjadikan NU sebagai obyek politik dan kekuasaan patut dihentikan.”

Menurut dia, kekuatan utama NU justru terletak pada modal sosial yang telah tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren memiliki modal sosial yang kuat dan berakar pada budaya masyarakat atau indigenous social capital, sementara NU memiliki jaringan akar rumput yang luas.

Baca Juga :  Universitas Paramadina dan IPB University Bedah Paradigma GDP-Oriented dan Agenda Degrowth untuk Ekonomi Indonesia

Karena itu, NU tidak membutuhkan figur eksternal yang diposisikan sebagai penyelamat atau pahlawan untuk memajukan warganya. Sebaliknya, kekuatan internal pesantren dan masyarakat nahdliyin perlu dikonsolidasikan menjadi kekuatan pembangunan.

Modernisasi Pesantren Harus Memasuki Era Baru

Prof. Didik menilai gagasan modernisasi pesantren yang dirintis Dawam Rahardjo dan Gus Dur sekitar 45 tahun lalu perlu dikontekstualisasikan kembali dengan tantangan masa kini.

Jika dahulu modernisasi diarahkan terutama untuk mengatasi ketertinggalan pendidikan, kemiskinan, dan rendahnya keterampilan, maka kini pesantren memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan masyarakat.

Baca Juga :  Soft Launching Muktamar V Wahdah Islamiyah Perkuat Persatuan dan Kolaborasi Dakwah

“Kini setelah pesantren mengalami banyak kemajuan, kontekstualisasi peran pesantren sudah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, teknologi, kemandirian pangan, dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya (konsep community development).”

Dengan demikian, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat, inovasi teknologi, ketahanan pangan, kewirausahaan, dan pembangunan komunitas.