JURNAL PEMALANG — Nahdlatul Ulama (NU) dinilai perlu kembali menempatkan modernisasi pesantren dan pemberdayaan masyarakat nahdliyin sebagai agenda utama organisasi pasca-Muktamar. Pesantren dinilai tidak lagi dapat diposisikan sekadar sebagai objek pembangunan maupun objek politik praktis, melainkan harus didorong menjadi agen perubahan yang memiliki kekuatan intelektual, ekonomi, teknologi, dan sosial.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina, dalam catatan reflektif pasca-Muktamar NU mengenai arah ekonomi politik NU dan pesantren.
Menurut Prof. Didik, gagasan mengenai modernisasi pesantren sebenarnya bukan hal baru. Sekitar empat hingga lima dekade lalu, ketika sebagian besar pesantren dan masyarakat pedesaan masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan pendidikan, serta rendahnya keterampilan, muncul gagasan untuk melakukan riset advokasi bagi pengembangan pesantren.
Gagasan tersebut antara lain dikembangkan oleh Dawam Rahardjo dan LP3ES, dengan keterlibatan Gus Dur. Program tersebut memperoleh dukungan sejumlah lembaga internasional dan diarahkan untuk mendorong modernisasi pesantren. Pemikiran dasarnya sederhana tetapi strategis: apabila pesantren dan masyarakat di sekitarnya mengalami kemajuan, Indonesia juga akan bergerak menuju kemajuan dan modernitas.
“Ide dasar modernisasi pesantren, jika berhasil memajukan pesantren maka Indonesia akan maju dan modern.” ujar Prof. Didik.
Pesantren Berubah, tetapi Ketimpangan Masih Ada
Empat hingga lima dekade kemudian, menurut Prof. Didik, wajah pesantren telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mobilitas sosial masyarakat pesantren berlangsung pesat, kelas menengah tumbuh, dan lingkungan pesantren—termasuk masyarakat nahdliyin—telah melahirkan semakin banyak kaum intelektual, doktor, hingga guru besar.
“Kini setelah setengah abad pesantren sudah berkemajuan sangat luar biasa. Mobilitas vertikal masyarakat pesantren berjalan sangat pesat. Kelas menengah di pesantren meningkat luar biasa, kaum intelektual tumbuh cepat di pesantren dan banyak doktor dan guru besar tumbuh dari lingkungan pesantren.”
Namun, ia menilai proses tersebut belum selesai. Masih terdapat kelompok masyarakat pesantren yang tertinggal dan ketimpangan sosial-ekonomi yang relatif lebar. Karena itu, gagasan modernisasi pesantren yang pernah dirintis pada masa lalu dinilai tetap relevan, tetapi perlu direkonstruksi sesuai tantangan zaman.
Menurut Prof. Didik, tugas utama elite pimpinan NU ke depan adalah memastikan kemajuan pesantren tidak berhenti pada transformasi pendidikan keagamaan, tetapi berkembang menjadi transformasi sosial dan ekonomi yang lebih luas.
NU dan PKB Perlu Mengutamakan Kepentingan Masyarakat
Dalam konteks tersebut, Prof. Didik mendorong elite NU untuk menghindari politik praktis jangka pendek yang berorientasi pada kepentingan individu maupun kelompok kecil.
Ia juga menilai hubungan NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semestinya diarahkan pada kerja sama yang solid untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat nahdliyin, bukan semata-mata kepentingan perebutan kekuasaan.
